beritasurabayanet – detiksurabaya : Rapat paripurna pelantikan anggota DPRD Surabaya berlangsung aman meski di luar gedung berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa. Sidang yang bersifat istimewa itu dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya periode lalu 2004-2009 Musyafak Rouf.

Pelantikan 50 anggota DPRD dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya I Nyoman Gede Wirya. Dilanjutkan dengan penyematan pin logo DPRD dan penyerahan palu sidang dari ketua DPRD lama ke ketua DPRD sementara.

Wisnu Wardhana dari Partai Demokrat ditunjuk menjadi ketua DPRD Surabaya sementara. Dalam sambutannya dia berharap seluruh anggota DPRD yang baru agar tidak melakukan korupsi.

” Jangan sampai anggota dewan yang baru melakukan korupsi, karena sangat banyak di depan mata kita anggota legislatif dituntut di depan masyarakat ,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Senin (24/8/2009).

Tidak semua anggota dewan periode lalu hadir dalam acara itu. Dari 45 anggota hanya 32 orang yang hadir. Ketidakhadiran ini dikarenakan ada tugas.

” Anggota dewan periode yang lama hanya hadir sebanyak 32 orang dari 45. Sisanya ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal ,” kata Musyafak Rouf.

Dari 50 anggota DPRD baru, 12 orang anggota DPRD lama. Nereka terpilih kembali, diantaranya, Musyafak Rouf dari PKB, Erick Tahalele dari Golkar dan Armudji dari PDIP. (Red.)

beritasurabayanet – detiksurabaya : Untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota DPRD Kota Surabaya, ratusan personel kepolisian disiagakan. Sebanyak 525 petugas kepolisian atau 5 satuan tingkat kompi (SSK) akan dikerahkan.

” Personel yang dikerahkan berasal dari Polwiltabes dan Polres jajaran ,” ujar Kabag Bina Mitra Polwiltabes Surabaya AKBP Sri Setyo Rahayu kepada detiksurabaya.com saat dihubungi, Senin (24/8/2009).

Yayuk, panggilan akrab Sri Setyo Rahayu, bahwa jumlah itu dirasa cukup untuk membuat keamanan semakin kondusif. Dan sebagai kepala keamanan yang ditunjuk yakni Kapolres Surabaya Selatan AKBP Lakoni.

Dia menambahkan, turut disiagakan pula mobil patroli dan water canon. ” Semua itu untuk mengantisipasi pelantikan dan juga unjuk rasa yang dikabarkan akan berlangsung selama pelantikan ,” tandas Yayuk. (Red.)

Ketua AOM, Bambang Smit

AOM Akan Jegal Wisnu Wardana Menjabat Ketua DPRD Surabaya Periode Mendatang

beritasurabayanet – DPRD Surabaya : Buntut dari kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardana dengan rekan sesama kader Partai Demokrat yang juga caleg (calon legeslatif) terpilih untuk DPRD Jawa Timur Feriyal Naftalin, memancing reaksi AOM (Aliansi Ormas Dan LSM).

Hal tersebut terungkap, ketika ketua AOM, Bambang Smit diminta pendapatnya di kantin DPRD Surabaya, pada hari Jumat (14/08/09) siang.

Menurut Bambang Smit, dia akan menggalang dukungan dari elemen-elemen masyarakat yang ada di Surabaya untuk mencegah Wisnu Wardana menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya untuk periode mendatang.

Lebih lanjut AOM menilai bahwa untuk menjabat ketua DPRD Surabaya, individu tersebut harus mempunyai moral yang bagus.

Bambang Smit juga mengatakan bahwa AOM mempunyai bukti-bukti photo dari perbuatan Wisnu Wardana dan akan dibuka untuk umum pada saat elemen-elemen masyarakat Surabaya yang sependapat dengan AOM menyampaikan aspirasinya ke DPRD Surabaya. (Frankie)

beritasurabayanet – detiksurabaya : Ratusan pedagang Pasar Turi kembali melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa para pedagang yang stand-nya terbakar akhir Juli 2007 lalu digelar di DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Senin (3/8/2009).

Para pedagang yang datang ke gedung wakil rakyat itu menggunakan kendaraan roda dua dan beberapa kendaraan roda empat. Mereka meminta kepada DPRD kota dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberi hak istimewa ke pedagang yang menghuni gedung pasar grosir jika ada pembongkaran.

Sebab menurut para pedagang, saat ini pemkot berencana akan menghapus daftar aset pasar tersebut. Ini dilakukan sebelum bangunan pasar dibongkar.

” Kita minta diberi keistimewaan. Kalaupun ada penghapusan aset bangunan Pasar Turi melalui persetujuan DPRD Kota Surabaya ,” kata Benny salah satu pedagang Pasar Turi kepada detiksurabaya.com saat di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (3/8/2009).

Benny menuturkan pemerintah juga harus memikirkan nasib para pedagang yang sampai saat ini masih berada di pasar tersebut. Apalagi menurut dia tempat penampungan sementara (TPS) belum selesai dibangun. ” Jangan asal bongkar. Nasib pedagang sekarang yang masih berjualan harus diperhatikan juga ,” tandasnya.

Mereka juga berharap pemerintah kota transparan mengenai proses pembangunan kembali. Menurut Benny ketika pasar tersebut dibangun investor diharapkan harga yang ditawarkan tidak memberatkan para pedagang. ” Pemerintah jangan menyembunyikan apapun dari pedagang ,” pungkasnya.

Dalam aksi ini mereka membawa beberapa poster yang bertuliskan :  ” Kiamat sudah jangan sampai buku stand terhapus “. 75 pedagang perwakilan saat ini bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya. (Red.)

beritasurabayanet – DPRD Surabaya : Ratusan sopir dari Lyn K, Lyn USP dan Lyn UBK melakukan aksi unjuk rasa memprotes pelanggaran yang dilakukan oleh Bus AKAP dan Bus AKDP.

Aksi unjuk rasa yang digelar pada hari Selasa (28/07/2009) itu dilaksanakan di halaman gedung DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso Surabaya.

Aksi yang mengerahkan 25 armada serta 250 sopir Lyn K, Lyn USP dan Lyn UBK itu,  dipicu ketidak tegasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menertibkan bus – bus yang menuju akses Jembatan Suramadu (Surabaya – Madura), sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis di ketiga lyn tersebut.

Para pelaku aksi unjuk rasa tersebut mengajukan 4 butir tuntutan kepada anggota DPRD Kota Surabaya khususnya anggota Komisi B yang terdiri dari :

1. Menuntut Bus AKAP dan Bus AKDP tidak diperkenankan masuk jalur Jl. Iskandar Muda, Jl. Sidotopo Lor menuju akses Jembatan Suramadu.
2. Menuntut Bus Kota DAMRI diberi tindakan/hukuman bagi yang melanggar aturan, terutama yang menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada HALTE yang disediakan.
3. Menuntut PEMKOT Surabaya memeberikan kebijaksanaan bagi armada yang masih layak jalan.
4. Menuntut PEMKOT Surabaya menertibkan kendaraan umum di jalan yang tidak mempunyai izin trayek atau taksi gelap. (Frankie)

Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Disahkan

DPRD Surabaya mengesahkan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dengan disahkannya perda ini, para perokok tidak bisa lagi sembarangan menikmati rokok di wilayah yang ditentukan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

beritasurabayanet – Yos Sudarso : Perda KTR telah disahkan oleh DPRD Surabaya pada hari Rabu (22/10/2008) dalam sidang paripurna.

Kawasan-kawasan yang harus bebas dari asap rokok adalah hotel, tempat pendidikan (sekolah dan sebagainya), restauran, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan serta swasta. Angkutan umum juga tak luput dari kawasan terbatas merokok.

Namun sayang, perda tersebut belum mengatur sanksi bagi pelanggarnya, tetapi kata Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi sanksi akan diatur dalam perwali (peraturan walikota), Arif menambahkan, Satpol PP diberi kewenangan untuk menegakkan perda ini untuk denda serta hukuman yang akan diterapkan, akan dijelaskan lebih rinci di perwali yang akan disusun. (Frankie)

Posted in Berita DPRD Kota Surabaya ]]> http://beritasurabayanet.wordpress.com/2008/10/23/di-surabaya-sekarang-tidak-bisa-merokok-sembarangan/feed/ 0 BERITA SURABAYA NET http://beritasurabayanet.wordpress.com/2008/10/11/gawat-kpu-surabaya-kemasukan-caleg-bermasalah/ http://beritasurabayanet.wordpress.com/2008/10/11/gawat-kpu-surabaya-kemasukan-caleg-bermasalah/#comments Sat, 11 Oct 2008 12:30:42 +0000 BERITA SURABAYA NET http://beritasurabayanet.wordpress.com/?p=1177 ]]>

Drs. H. Musyafak Rouf

Indikasi Banyaknya Bakal Caleg-Caleg Bermasalah Dengan Hukum Lolos Sebagai Caleg, Mulai Nampak Kepermukaan, Salah Satu Contoh Adalah Tercantumnya Drs. H. Musyafak Rouf Dalam DCS (Daftar Calon Sementara) Di KPU Surabaya.

beritasurabayanet – Yos Sudarso : Kenyataan ini sungguh memprihatinkan, karena KPU Surabaya sebagai salah satu lembaga yang menyeleksi calon-calon anggota DPRD Kota Surabaya, bisa kebobolan dengan calon – calon yang bermasalah dengan hukum.

Kantor KPU Surabaya

Padahal sudah bukan rahasia lagi, bahwa anggota DPRD Kota Surabaya periode 2004 – 2009, saat ini sedang dalam proses hukum perkara pidana “ gratifikasi “, bahkan Drs. H. Musyafak Rouf sebagai ketua DPRD Kota Surabaya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, pasal 50 ayat 1 huruf (g) disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, harus memenuhi persayaratan yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan pasal 50 ayat 2 huruf (c) disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, harus memiliki kelengkapan administrasi surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Sedangkan didalam SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 huruf (c), terdapat catatan yang berbunyi “ Tidak berlaku apabila yang bersangkutan dikemudian hari ternyata sedang dalam proses perkara pidana “, hal serupa juga terdapat pada SK (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Jika mengacu pada UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, catatan pada SKCK dari kepolisian maupun Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bisa dipastikan caleg (calon legislative) bermasalah tidak mungkin lolos dalam penjaringan calon-calon legislative untuk DPRD Kota Surabaya, tetapi mengapa anggota DPRD Kota Surabaya yang masih dalam proses perkara pidana “ gratifikasi “ dapat memperoleh SKCK dan diproses pencalonannya oleh KPU Surabaya.

Tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak, siapa yang akan bertanggung jawab bila caleg-caleg bermasalah itu, bisa menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, hal ini tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kredebilitas DPRD Kota Surabaya di masa dating. Bersambung … (Frankie)