beritasurabayanet = Surabaya Post : Peserta Jamkesmas non kuota tidak perlu mengkhawatirkan penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Mulai tahun depan, surat itu akan digantikan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Rencana penghapusan SKTM sempat dikhawatirkan banyak warga akan membuat masyarakat miskin tidak bisa menikmati layanan kesehatan gratis. Pasalnya, tidak seluruh warga miskin terdata sebagai peserta Jamkesmas yang menerima alokasi dana dari Departemen Kesehatan RI. Sebelumnya, warga yang tidak memiliki kartu Jamkesmas masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan memakai SKTM yang diterbitkan lurah atau kepala desa.

Kekhawatiran warga ini ditampik Dinas Kesehatan Jatim. Mereka yang dulunya luput dari pendataan masyarakat miskin dan tidak masuk daftar penerima Jamkesmas tetap bisa menikmati layanan kesehatan gratis melalui Jamkesda.

“ Mulai 2010 rakyat miskin yang masuk Jamkesmas non kuota dibuatkan kartu Jamkesda ,” kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Jatim, Ali Imron, Senin (2/11).

Ali menjelaskan, kartu Jamkesda diterbitkan berdasarkan data masyarakat miskin yang masuk ke Dinkes Jatim. Data tersebut disusun oleh RT/RW setempat dan disahkan bupati/walikota melalui surat keputusan. Pendataan dilakukan sendiri oleh RT/RW yang tahu benar siapa warganya yang tidak mampu. Data yang sudah ada selanjutnya dipasang di papan pengumuman agar warga tahu mana yang benar-benar berhak mendapatkan Jamkesmas dan mana yang tidak.

“ Warga bisa memprotes jika ternyata ada warga yang secara ekonomi tergolong mampu tapi masuk daftar Jamkesmas. Mereka juga bisa mengusulkan jika ada warga yang layak mendapat Jamkesmas namun belum masuk daftar ,” kata Ali.

Melalui cara ini Dinkes Jatim berharap tidak ada lagi masyarakat miskin yang tercecer dan tidak mendapatkan layanan Jamkesmas. Pendataan juga sudah dilakukan mulai sekarang sehingga pada tahun anggaran baru nanti peserta Jamkesmas non kuota bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan gratis.

“ Mungkin Maret nanti kartu Jamkesda sudah bisa dibagi. Begitu kartu dibagi, SKTM tidak lagi berlaku ,” kata Ali.

Ali menambahkan, tiap enam bulan sekali juga akan dilakukan pendataan ulang. Hal ini untuk menjaring warga yang tiba-tiba dimiskinkan karena keadaan. Misalnya mengalami bencana atau menderita penyakit yang butuh biaya tinggi meski secara ekonomi mereka tergolong mampu.

“ Pendataan ulang juga diperlukan, siapa tahu ada warga yang dulunya terdata miskin tapi setelah enam bulan kemudian usahanya berhasil dan kondisi ekonominya terangkat ,” kata Ali.

Sementara guna menanggung biaya Jamkesda, akan dilakukan sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota. Nantinya, 60 persen biaya Jamkesda akan ditanggung pemkab/pemkot, sedangkan 40 persen sisanya menjadi tanggungan Pemprov Jatim. Untuk tahun depan, Pemprov Jatim sudah menganggarkan Rp 200 miliar untuk Jamkesda. “ Dari dana tersebut akan dibagi Rp 170 miliar untuk pelayanan dan Rp 30 miliar untuk operasional seperti pembuatan kartu, administrasi, dan sebagainya ,” kata Ali. rey