SPBU PT Shell, Jl May.Jend. Yoso Soewoyo Surabaya

Dinas Cipta Karya Diduga Siasati Aturan SKRK/ Zoning

Komisi C Ancam Akan Bawa ke Banmus

Sachirul Alim

Kelengkapan surat-surat untuk pengajuan SKRK ( Surat Keterangan Rencana Kota / zoning), ternyata hanya rekayasa, karena terbukti ada warga sek itar proyek pembangunan SPBU yang mengadu kepada Komisi C, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang diduga kuat telah mempermudah terbitnya ijin tanpa melakukan cross check, bagaimana bisa dinas terkait bersikap diam, walaupun telah ada larangan sementara oleh dewan? Ada apa dengan Arif Darmansyah dan jajarannya yang telah den g an berani dan sengaja menerbitkan ijinnya?

beritasurabayanet – Jl May.Jend. Yoso Soewoyo : Meskipun Komisi A dan C telah melarang pelaksanaan pembangunan  SPBU oleh PT Shell di Jl May.Jend. Yono Soewoyo Surabaya, namun kenyataan dilokasi malah telah berjalan dengan tanpa teguran apalagi pelarangan oleh aparat penegak Perda Kota Surabaya, padahal lokasi yang sedang dibangun, peruntukannya adalah untuk perkantoran dan toko, serta sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang hingga saat ini belum pernah di mintai ijin.

Situasi hearing di ruang Komisi C DPRD Kota Surabaya berlangsung panas, Sachirul Alim Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya langsung mencecar pertanyaan kepada Dwija yang mewakili Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengatakan,” Bagaimana bisa anda mengetrapkan peraturan dan persyaratan zoning berbeda-beda, saya akan membawa kasus ini ke Banmus, dan kami Komisi C berharap akan mendapatkan keputusan DPRD, bukan Komisi C, dan kami menganggap PT Pakuwon telah melakukan pembohongan public karena yang terencana dalam ijin prisnsip dengan realisasi bangunannya tidak sama, keluhan warga tetap menjadi pijakan kami dan saya minta kepada pak Dwija untuk siap-siap memberikan penjelasan kepada team hukum dewan soal pemahaman aturan perda, karena masalah ini akan kami bawa ke Banmus ”, ucapnya lantang.

Disusul cecaran pertanyaan anggota yang lain, Agus Santoso anggota Komisi C yang juga Ketua BK berkomentar,” Pak Dwija, jujur untuk kesekian kalinya saya sangat kecewa dengan anda, tolong jangan lagi membohongi kami dengan mencoba mensiasati aturan Perda yang sudah baku, sehingga penerapannya masih tebang pilih, tergantung kepentingan, kali ini dan seterusnya kami para dewan menginginkan agar saudara sebagai Kabid bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar ”, tegasnya

Sementara dari pihak PT Shell dan PT Pakuwon terlihat tidak banyak menanggapi beberapa klarifikasi oleh dewan terkait dugaan pelanggaran dan dianggap melakukan penghinaan himbauan dewan, karena walaupun telah nyata-nyata dilarang, pihak PT Shell tetap meneruskan pembangunan, dengan alasan teknis yang berakibat kerugian materi. Alhasil, kedua belah pihak menyerahkan kepada pemkot Surabaya sebagai pengambil kebijakan berdasarkan ijin yang didapat.

Persoalan RTRK (Rencana Tata Ruang Kota) yang juga dipermasalahkan warga karena peruntukannnya sudah daianggap menyimpang yakni perdagangan dan jasa, namun jika dibangun sebuah usaha SPBU adalah merupakan jenis perdagangan yang akan menimbulkan dampak yang besar terhadap warga sekitar, sehingga prosesnya tetap harus mendapat persetujuan warga sekitar, hal ini diperkuat dengan aturan Pertamina yang menyebutkan bahwa untuk pembangunan sebuah usaha SPBU harus didahului dengan sosialisasi dan persetujuan warga sekitar.

Menurut Bambang SM aktivis LSM Bongkar mengatakan keberadaan pembangunan  SPBU di Jl. May.Jend Yoso Soewoyo yang menuai protes warga sekitar adalah merupakan akibat adanya rekayasa perijinan, terutama yang menyangkut terbitnya SKRK/ zoning oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pimpinan Arif Darmansyah.

Dwija

Seperti paparannya saat di temui oleh wartawan,” Segala sesuatu yang berkaitan dengan terbitnya SKRK non rumah tinggal, dalam arti guna bidang usaha yang menimbulkan dampak sosial maka wajib hukumnya mendapatkan persetujuan warga sekitar, walaupun peruntukannya adalah perdagangan, jika belakang terjadi protes warga sekitar maka saya pastikan bahwa dalam hal ini Dinas Cipta Karya telah dengan berani dan sengaja mempermudah terbitnya SKRK dengan cara tidak melakukan cross check dilapangan atas surat persetujuan warga yang dilampirkan oleh pemohon ”, ucapnya tegas.

Sesaat setelah acara dengar pendapat, para wartawan berhasil meminta Dwija untuk berkomentar,” Saya hanya menjelaskan apa yang tertera dan aturan yang selama ini berlaku di wilayah hokum pemkot Surabaya, mestinya para dewan berdiri ditengah, bukan memojokkan salah satu pihak, karena misinya adalah memediasi, dan saya siap jika sewaktu-waktu harus diminta menjelaskan kepada team hukumnya dewan, termasuk jika persoalan ini di bawa ke Banmus “, ujarnya. (cox)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: