PM Najib Razak Ultimatum RI Agar Cepat Menindak Demonstrasi Anti-Malaysia

beritasurabayanet – JPNN, KUALA LUMPUR : Ketegangan Indonesia-Malaysia, agaknya, tidak segera mereda. Dalam keterangan kepada sejumlah media di Kuala Lumpur kemarin (29/8), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengultimatum pemerintah Indonesia agar cepat menindak demonstrasi anti-Malaysia yang marak terjadi di Jakarta dan berbagai kota di tanah air.

Menurut Najib, jika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal meredam aksi demonstrasi anti-Malaysia, Indonesia harus bersiap menghadapi amarah tetangganya. Jika demonstrasi tidak ditindak, warga Malaysia yang marah bisa saja membalas.

”Pemerintah (Indonesia, Red) harus bertindak cepat atau menghadapi risiko munculnya murka warga Malaysia,” tutur Najib, seperti dikutip harian The Star, kemarin (29/8).

Pernyataan Najib itu menanggapi gencarnya desakan di dalam negerinya agar merespons keras penghinaan simbol negara Malaysia tersebut. Demonstran di Jakarta beberapa kali membakar bendera Malaysia dan bahkan melempari Kantor Kedubes Malaysia dengan kotoran.

Aksi itu dipicu tindakan aparat Malaysia yang menyandera tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau. Tiga petugas itu disandera Polis Marin atau Marine Police Malaysia (MPM) setelah menangkap tujuh nelayan negara itu mencuri ikan di perairan Indonesia.

Najib menuding sebagian demonstran di Jakarta itu adalah orang-orang bayaran. Karena itulah, dia mengharapkan pemerintahan SBY bisa meredamnya tanpa memicu ketegangan di antara kedua negara. ‘‘Saya menjamin bahwa situasi di Malaysia berada dalam kendali. Namun, yang terpenting jangan sampai hal itu membahayakan kerja sama dua negara,” kata pengganti Abdullah Ahmad Badawi itu. ”Rakyat Malaysia harus tetap tenang dan tidak membalas setiap bentuk provokasi,” tambahnya.

Sebelumnya, SBY mengirimkan surat kepada PM Najib Razak pada Jumat lalu (27/8) terkait dengan memanasnya hubungan kedua negara menyusul insiden penangkapan tiga petugas DKP Kepri di Tanjung Berikat, Bintan. Surat tersebut berisi kesepakatan untuk membuat hubungan Indonesia-Malaysia kembali harmonis dan mendorong upaya percepatan pembicaraan tentang perbatasan.

Najib yang menjabat PM Malaysia sejak April 2009 mengatakan belum membaca isi surat SBY. Namun, dia yakin motif pengiriman surat itu adalah kekecewaan terhadap situasi yang terjadi.

Najib menduga, melalui surat itu, SBY ingin menepis bahwa pemerintah Indonesia terlibat dalam demonstrasi yang melecehkan Malaysia. Pernyataan Najib juga menyinggung ”kelemahan” Indonesia.

”Pemerintah Indonesia sadar bahwa ada dua juta penduduknya (TKI, Red) yang bekerja di Malaysia dan juga cukup banyak investasi oleh perusahaan Malaysia di sana (Indonesia, Red),” terangnya.

Presiden UMNO (partai politik yang berkuasa di Malaysia) itu menilai, selama ini kerja sama di antara dua negara sudah sangat baik dan tidak seharusnya terganggu oleh hal-hal sepele. Dia juga menyatakan, hingga kini Malaysia belum berencana menerapkan travel advisory (imbauan agar tidak bepergian) bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Penjelasan terakhir Najib itu bertolak belakang dengan pernyataan Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman. Selain menolak nota protes Indonesia atas insiden Tanjung Berikat, Aman menyatakan bahwa Malaysia siap mengeluarkan travel advisory.

Di Malaysia, suhu politik juga mulai memanas sebagai reaksi atas aksi Ganyang Malaysia yang terjadi di Indonesia. Dua warga Malaysia dilaporkan membakar bendera Indonesia di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Tetapi, dua lelaki tersebut ditangkap Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk dimintai keterangan soal aksi pembakaran itu.

Ketika dikonfirmasi kasus tersebut, KBRI Kuala Lumpur terkesan tertutup. Minister Councellor Pensosbud KBRI Malaysia Widyarka Ryananta menolak menanggapi memanasnya hubungan RI-Malaysia. Ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam, beberapa kali dia menolak memberikan jawaban dan memilih mematikan telepon selulernya.

Widyarka Ryananta membenarkan bahwa terjadi upaya pembakaran bendera Merah Putih di depan KBRI. Namun, papar dia, aksi itu dibubarkan dengan cepat oleh aparat PDRM. KBRI bersiap menanggapi aksi tersebut. Namun, belum sempat bendera dibakar dan orasi dihelat, polisi Malaysia lebih dulu menangkap mereka.

“Kejadiannya cepat sekali, Mas. Kalau saya lihat, mereka belum sempat membakar bendera. Baru turun dari truk, sudah ditangkapi,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Widyarka menjelaskan bahwa terlalu dini KBRI menanggapi pernyataan PM Najib soal surat SBY. Menurut dia, surat itu adalah urusan kepala pemerintahan. Jadi, KBRI tak berwenang menanggapi. “Kami yakin, ketika memberikan pernyataan itu, PM Najib belum juga membaca isi surat Presiden SBY. Sebab, beliau kala itu masih berada di luar ibu kota (Kuala Lumpur, Red),” terangnya.

Widyarka menilai, secara umum kondisi di Kuala Lumpur sangat kondusif. Bahkan, publik Malaysia cenderung tidak terlalu terpancing isu provokatif di tanah air. Apalagi, warga Malaysia bersiap merayakan hari kemerdekaan yang jatuh besok, Selasa (31/8).

“Kami berharap isu itu tak dipolitisasi pihak-pihak tertentu sehingga merusak kerja sama bilateral di antara kedua negara yang selama ini baik-baik saja,” terang dia.

Hal yang bertentangan justru disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin kepada Departemen Urusan Mahasiswa Malaysia di Jakarta. Dia memperingatkan 6.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia berhati-hati dan waspada. Itu menyusul merebaknya aksi anti-Malaysia yang diprakarsai aktivis Bendera. Mereka diingatkan untuk pergi secara berkelompok serta tidak menghadiri pertemuan publik.

Kendati begitu, menanggapi ancaman sweeping oleh aktivis Bendera, Khaled menyatakan percaya bahwa pemerintah Indonesia menjamin keamanan warga Malaysia. “Jika gagal menjamin keamanan warga Malaysia, itu jelas mencerminkan buruknya kemampuan mereka menjaga keamanan di negara sendiri,” papar dia.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta mengatakan telah meminta pemerintah Malaysia melindungi warga Indonesia. Menurut Da’i, permintaan tersebut menanggapi banyaknya WNI yang dilukai, bahkan dibunuh aparat keamanan Malaysia.

“Kami memberikan jaminan kepada Malaysia bahwa warganya tetap aman di Indonesia. Tidak akan ada sweeping warga Malaysia di Indonesia. Namun, kami juga meminta Malaysia melindungi warga Indonesia di Malaysia,” ujar Da’i.

Mantan Kapolri tersebut juga telah menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah menahan para demonstran yang melemparkan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia dan membakar bendera Malaysia. “Kini diselidiki bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan,” tegas dia.

Secara terpisah, Presiden SBY tetap mengedepankan diplomasi dan jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan Malaysia. Saat ini pemerintah juga masih menunggu tanggapan resmi PM Najib sebagai jawaban atas surat Presiden SBY. “Diplomasi dan negosiasi tetap dikedepankan atau didahulukan,” kata Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dihubungi kemarin.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan bahwa TNI siap berperang dengan negara mana pun jika ada keputusan diplomatik atau politik.

Faizasyah mengatakan, surat presiden telah dikirimkan melalui proses diplomatik. “Responsnya bergantung internal di Malaysia,” ujar Faizasyah. Dia menjelaskan, perintah presiden kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah sangat jelas. Yakni, memilih jalur diplomasi dan mengupayakan perdamaian. ( Red.)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: